ADKASI dan KPK Perkuat Sinergi Pencegahan Korupsi dari Hulu
JAKARTA zona-nesia.com – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) memperkuat sinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi di tingkat daerah dengan menitikberatkan penanganan sejak tahap awal atau hulu.
Penguatan kerja sama tersebut disepakati dalam audiensi terbatas yang berlangsung di Jakarta, Kamis (12/2/2026). Dalam pertemuan itu, ADKASI mendorong seluruh anggota DPRD di Indonesia untuk menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara profesional serta bersinergi dengan KPK guna mencegah potensi penyimpangan.
Ketua ADKASI Siswanto mengatakan, DPRD memiliki peran strategis dalam mendukung terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Semangat kami adalah memperkuat peran DPRD dalam mendukung pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPN ADKASI, Zainudin Pedro Bau, menyatakan bahwa kolaborasi ADKASI dan KPK merupakan bentuk penguatan sinergi antarlembaga negara dalam pencegahan korupsi secara berkelanjutan. Menurutnya, pencegahan harus dilakukan sejak tahap perencanaan agar praktik korupsi tidak berkembang pada tahap pelaksanaan.
Pedro menambahkan bahwa KPK, kepolisian, dan kejaksaan sebagai ujung tombak penegakan hukum memiliki komitmen dan political will yang kuat dalam pemberantasan korupsi. “Konsistensi inilah yang diharapkan publik, sehingga upaya pemberantasan korupsi tetap berjalan meskipun tantangannya berat,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa ke depan ADKASI akan melaksanakan nota kesepahaman (MoU) dengan KPK sebagai landasan bagi DPRD dalam mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi ke dalam fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo, Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Brigjen Pol Agung Yudha, serta jajaran direktur dan kepala satuan tugas KPK.
Ibnu Basuki Widodo menyambut baik inisiatif ADKASI dan menilai kolaborasi antara DPRD dan KPK merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan serta membangun budaya antikorupsi di tingkat daerah. KPK juga mendorong pengawasan dilakukan pada seluruh tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, penetapan kebijakan, hingga pelaksanaan program, guna mencegah terjadinya korupsi sejak awal.
