zonanesia.com – Jakarta, 16 Maret 2026 – Dalam upaya memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sejumlah pakar pemerintahan baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2009 dan 2014-2019.
Diskusi yang berlangsung di Jakarta ini difokuskan pada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan, terutama di tingkat desa.
Imam Faturrohmin, seorang pengamat muda dalam bidang koperasi dan pembangunan, memberikan pandangannya mengenai pentingnya sinergi antara pusat dan daerah.
“Pemerintah pusat seringkali memiliki kebijakan yang baik, namun jika tidak ada keselarasan dengan kebutuhan daerah, program-program tersebut bisa gagal di lapangan. Oleh karena itu, diskusi semacam ini sangat penting untuk menjembatani perbedaan dan memastikan bahwa kebijakan yang ada benar-benar mengakar di masyarakat,” ujar Imam dalam wawancara eksklusif dengan kami pada Senin (16/3/2026).
Menurut Imam, pembangunan di desa harus menjadi fokus utama dalam diskusi ini.
“Desa adalah basis utama pembangunan nasional. Jika kita berhasil memperkuat desa, kita bisa memperkuat seluruh negara. Di sinilah peran penting pemerintah daerah dalam merancang program yang tepat, berbasis pada kebutuhan masyarakat setempat,” jelasnya.
Imam juga menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor publik dan sektor swasta dalam mencapai tujuan tersebut.
“Koperasi dan UMKM di daerah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan desa. Pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mereka untuk tumbuh dan berkembang,” lanjutnya.
Pertemuan ini juga mengangkat isu penting lainnya, seperti penguatan infrastruktur desa, pemberdayaan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pendidikan yang lebih baik.
Semua isu ini, menurut Imam, dapat tercapai jika pemerintah daerah didukung dengan kebijakan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika di lapangan.
Sebagai penutup, Imam Faturrohmin berharap pertemuan dengan Jusuf Kalla ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
“Ini adalah langkah positif menuju kemajuan bersama. Semoga hasil dari pertemuan ini bisa diimplementasikan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat desa,” tutupnya.
