Lombok, zona-nesia.com – Pemerintah pusat menegaskan komitmen dalam mencegah dan menanggulangi ekstremisme yang mengarah pada terorisme, sekaligus memantau pelaksanaan Program Prioritas Presiden di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 24–25 November 2025.
Kegiatan yang digelar oleh Kedeputian Bidang Politik Luar Negeri Kemenko Polhukam ini bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme (RAN PE).
Triyono Yulianto, Kepala Bidang Kerja Sama Politik dan Perdamaian Internasional Kemenko Polhukam, menegaskan bahwa pemerintah Indonesia terus memperkuat langkah pencegahan ekstremisme berbasis kekerasan sebagai upaya melindungi masyarakat.
“Komitmen ini merupakan amanat Pancasila dan UUD 1945, sekaligus menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendukung ASEAN Convention on Counter Terrorism,” ujar Triyono.
Dukung Penyusunan RAN PE 2025–2029
Kemenko Polhukam menyatakan dukungan penuh terhadap penyusunan Peraturan Presiden tentang RAN PE 2025–2029 serta penyusunan RAD PE di seluruh daerah untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dan menjaga stabilitas politik–keamanan hingga tingkat kabupaten/kota.
Monitoring Program MBG dan Sekolah Rakyat
Selain agenda RAN PE, Kemenko Polhukam juga melakukan monitoring pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram.
Triyono menyampaikan bahwa program MBG di Lombok Tengah berjalan lancar. Distribusi makanan dilakukan sesuai kebutuhan sekolah serta kondisi geografis agar penyaluran berlangsung cepat dan aman.
SPPG Praya Lombok Tengah saat ini melayani 3.092 penerima manfaat yang tersebar di 6 sekolah dan 9 posyandu. Menu makanan telah dipersiapkan untuk satu bulan ke depan guna mengantisipasi potensi kendala pasokan.
Tinjau Dua Sekolah Rakyat Rintisan
Tim Kemenko Polhukam juga meninjau dua Sekolah Rakyat (SR) rintisan, yakni SR tingkat SMP di Kota Mataram dan SR tingkat SD di Lombok Barat.
Fasilitas SR masih bersifat sementara dan memanfaatkan aset Kementerian Sosial serta pemerintah daerah. Masing-masing SR menampung sekitar 100 siswa yang terbagi dalam empat kelompok belajar.
Dorong Peningkatan Layanan Publik di NTB
Pemantauan ini diharapkan menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan, baik dalam penyediaan pangan bergizi bagi anak sekolah maupun pemerataan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat.
Kemenko Polhukam menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh Program Prioritas Presiden berjalan efektif, tepat sasaran, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di NTB maupun daerah lainnya.
