NTB, zona-nesia.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menegaskan komitmennya untuk memperkuat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam tata kelola politik dan keamanan nasional.
Prinsip kesetaraan gender, perlindungan kelompok rentan, hingga pelayanan publik yang inklusif dipastikan menjadi bagian integral dalam setiap kebijakan pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Asisten Deputi Koordinasi Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik, Agung Pratistho, saat membuka Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Mataram, NTB, Rabu (3/12/2025).
“Kami berkepentingan memastikan bahwa seluruh kebijakan benar-benar mencerminkan prinsip human based governance, yaitu pemerintahan yang menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan,” ujarnya.
Agung menegaskan bahwa PUG bukan hanya kewajiban administratif, melainkan strategi pembangunan nasional yang harus menghasilkan manfaat setara bagi laki-laki, perempuan, anak, serta kelompok rentan.
Menurutnya, dinamika isu politik dan keamanan—mulai dari konflik sosial, keamanan digital, hingga kesiapsiagaan bencana—memiliki dimensi gender yang perlu dianalisis secara mendalam agar kebijakan lebih tepat sasaran.
Kemenko Polkam turut memberikan apresiasi kepada Polda NTB yang dinilai menjadi salah satu role model penerapan PUG di sektor keamanan.
Mulai dari penyediaan data terpilah, peningkatan kapasitas SDM, inovasi layanan responsif gender, hingga penguatan sinergi antarunit, seluruh capaian tersebut menempatkan Polda NTB sebagai salah satu nominator terbaik Polri Awards in Support of UN HeForShe Movement 2025.
“Praktik baik ini yang ingin kami pelajari lebih dalam untuk memperkuat implementasi PUG di kementerian dan lembaga yang berada dalam koordinasi Kemenko Polkam,” tambah Agung.
Sementara itu, Wakapolda NTB Brigjen Pol. Hari Nugroho, yang membacakan sambutan Kapolda NTB, menegaskan bahwa pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, serta layanan kepolisian.
“Melalui pertemuan ini, kami berharap muncul rekomendasi serta kerja sama yang lebih kuat untuk meningkatkan kualitas layanan kepolisian yang inklusif dan bebas diskriminasi,” ujarnya.
Polda NTB disebut telah mengimplementasikan prinsip PUG melalui perencanaan program dan anggaran, peningkatan kapasitas SDM, penguatan peran Polwan dan ASN perempuan, serta penyediaan layanan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, anak, dan kelompok rentan.
Humas Kemenko Polkam RI
