zonanesia.com — Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, SE, menyampaikan arah kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2026 dalam High Level Meeting (HLM) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), serta Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).(23/02/2026)
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara ini turut dihadiri oleh para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara serta pemangku kepentingan lintas sektor.
Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi kebijakan dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di tengah dinamika global.
Berdasarkan data tahun 2025, perekonomian Sulawesi Utara tumbuh sebesar 5,66 persen, melampaui rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Sementara itu, inflasi tahunan (year-on-year) Sulawesi Utara hingga Desember 2025 tercatat sebesar 1,23 persen. Meski berada pada level terkendali, pengendalian inflasi tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Gubernur Yulius Selvanus mengungkapkan bahwa terdapat sepuluh komoditas utama penyumbang inflasi, dengan beras dan sektor pendidikan perguruan tinggi sebagai kontributor terbesar. Untuk itu, pemerintah daerah akan memperkuat ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi berbasis teknologi dan mekanisasi, mengoptimalkan peran BUMD Pangan sebagai offtaker dan stabilisator harga, serta melaksanakan langkah cepat melalui Gerakan Pangan Murah, operasi pasar, dan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga secara tepat sasaran.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menetapkan empat pilar utama transformasi ekonomi Sulawesi Utara tahun 2026, yakni transformasi digital, percepatan pertumbuhan ekonomi, perluasan akses keuangan inklusif, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Keempat pilar ini diharapkan mampu memperkuat daya saing daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Keberhasilan agenda pembangunan ekonomi daerah membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Kita harus bergerak bersama secara terukur dan fokus demi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara,” tegas Gubernur.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berkomitmen untuk terus menjaga koordinasi kebijakan moneter dan fiskal di tingkat daerah guna menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, inklusif, dan berkelanjutan.
