zonanesia.com, MANADO, 15 Agustus 2026 — Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama DPRD Sulawesi Utara menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 melalui Rapat Paripurna DPRD Sulut di Manado, Jumat (14/8/2026).
Kesepakatan tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD Sulawesi Utara 2027, sekaligus mempertegas komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, terukur, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, S.E., menyampaikan bahwa tantangan fiskal yang dihadapi daerah harus dijawab dengan kebijakan yang tepat, bukan dengan mengurangi semangat pembangunan.
«“Anggaran boleh terbatas, tetapi semangat melayani masyarakat tidak boleh terbatas. Dengan kolaborasi, inovasi, dan disiplin menentukan prioritas, Sulawesi Utara harus terus bergerak maju, sejahtera, dan berkelanjutan.”»
Menurut Gubernur, KUA-PPAS 2027 dirancang sebagai pijakan dalam menyusun APBD yang realistis dan adaptif terhadap kondisi keuangan daerah, namun tetap mampu mendukung target pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Sulawesi Utara 2025-2029.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal dan dinamika transfer pemerintah pusat, Pemprov Sulut akan menerapkan pengelolaan anggaran secara lebih selektif dengan memastikan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap mendapatkan perhatian.
Pelayanan publik, pemenuhan mandatory spending, serta program prioritas pembangunan menjadi bagian yang terus dikawal. Bersamaan dengan itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan diperkuat untuk meningkatkan kemampuan fiskal daerah.
Pemprov Sulut juga membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, dan sektor swasta. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperluas sumber daya pembangunan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap satu sumber pembiayaan.
Dalam kerangka tersebut, pemerintah menempatkan efisiensi sebagai salah satu prinsip utama. Anggaran tidak hanya dinilai dari seberapa besar jumlah yang dialokasikan, tetapi terutama dari seberapa besar manfaat yang mampu dihasilkan.
Setiap program dan kegiatan dituntut memiliki target yang jelas, terukur, serta memberikan dampak terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut hingga tahapan pembahasan, penetapan, dan pelaksanaan APBD 2027.
Pemprov Sulut memastikan APBD 2027 nantinya tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat pembangunan daerah.
Dengan kondisi fiskal yang penuh tantangan, Sulawesi Utara dituntut semakin cermat dalam menentukan prioritas. Efisiensi, inovasi, kolaborasi, serta disiplin dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Kesepakatan KUA-PPAS 2027 menjadi langkah awal untuk memastikan arah pembangunan Sulawesi Utara tetap berada pada jalur yang tepat.
Menuju Sulawesi Utara yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.
