Manado, zona-nesia.com – Ketua Harian DPP LSM INAKOR (Independen Nasionalis Anti Korupsi), Rolly Wenas, menyampaikan klarifikasi sekaligus penegasan sikap terkait dinamika pemberitaan publik mengenai status jabatan Dr. Magdalena Wullur sebagai Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara, Manado 16 Desember 2025.
Rolly menegaskan bahwa pernyataan INAKOR sebelumnya bukan tudingan, apalagi vonis hukum, melainkan bentuk dorongan agar prinsip transparansi dan kepastian administrasi tetap dijaga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Menanggapi klarifikasi yang menyebutkan bahwa Staf Khusus Gubernur Sulut tidak menerima gaji ASN, melainkan honorarium atas karya dan kontribusi, Rolly menyatakan pihaknya menghormati dan menerima penjelasan tersebut sebagai bagian dari hak klarifikasi di ruang publik.
“Kami menghormati klarifikasi yang disampaikan. Jika benar yang bersangkutan hanya menerima honorarium dan bukan gaji sebagaimana ASN struktural, maka hal itu menjadi informasi penting yang melengkapi pemahaman publik,” ujar Rolly.
Ia menegaskan, INAKOR tidak memiliki kepentingan personal terhadap individu mana pun dan tidak pernah menuduh adanya pelanggaran hukum. Sikap yang disampaikan semata-mata berada dalam kerangka pengawasan partisipatif masyarakat sipil.
“Sejak awal kami mendorong penelusuran dan klarifikasi, bukan penghakiman. Ketika klarifikasi telah disampaikan dan menjernihkan persoalan, itu justru sejalan dengan semangat transparansi yang kami perjuangkan,” tegasnya.
Rolly juga menyayangkan munculnya narasi di media sosial yang memelintir sikap INAKOR seolah-olah menyerang pribadi tertentu, padahal pernyataan yang disampaikan selalu menggunakan pendekatan kehati-hatian dan bahasa konstitusional.
“Kami mengajak semua pihak menghentikan polemik yang tidak produktif. Kritik dan klarifikasi adalah bagian dari demokrasi, tetapi serangan personal dan opini liar tidak membawa manfaat,” katanya.
Sebagai penutup, Rolly menegaskan bahwa INAKOR tetap konsisten mendukung pemerintahan yang transparan, profesional, dan taat asas, serta terbuka terhadap setiap klarifikasi yang disampaikan secara bertanggung jawab.
“Jika penjelasan resmi telah ada dan tidak ditemukan persoalan hukum, maka bagi kami isu ini cukup ditempatkan sebagai bagian dari dinamika keterbukaan informasi, bukan konflik berkepanjangan,” pungkasnya.
