MANADO, zona-nesia.com — Penanganan kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Sulawesi Utara kembali menuai sorotan tajam.
Sejumlah pihak menilai jajaran pimpinan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) diduga menutup rapat kasus TPPO yang melibatkan eks pejabat dan staf BP3MI Manado.
Meski telah dilakukan mutasi jabatan sejak era Menteri Karding, kebijakan tersebut dinilai tidak berdampak signifikan. Sejumlah eks pejabat dan staf yang diduga terlibat justru disebut masih memiliki pengaruh kuat, bahkan disinyalir tetap menerima gaji meski tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.
Salah satu kelompok yang disorot adalah Hendra Makalalag bersama tiga staf lainnya, yakni Maxmilian Lolong, Rocky Mumek, dan Jordy Subekti. Mereka disebut masih berkantor di BP3MI Manado, meskipun kehadiran dan aktivitas kedinasannya dipertanyakan.
Kelompok ini juga diduga terlibat dalam kasus TPPO yang menelan ratusan korban di Kota Manado sejak tahun 2022. Mereka disebut berperan aktif dalam merintangi proses pengusutan kasus, mulai dari dugaan penghilangan bukti hingga manipulasi data dengan dalih perlindungan korban.
Sumber menyebut, dokumen-dokumen yang hilang justru memuat pola kerja perekrutan pekerja migran yang diduga melibatkan oknum internal serta elit di lingkungan KP2MI. Dugaan manipulasi perekrutan ini disinyalir menjadi modus untuk mengelabui para korban.
“KP2MI beberapa kali mengirimkan tim ke Manado, mulai dari Satgas, Inspektorat, hingga tim gabungan, namun semua itu dinilai hanya formalitas. Tidak ada hasil konkret, dan kasus ini seperti menguap begitu saja,” ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya.
Isu ini semakin sensitif karena Hendra Makalalag disebut memiliki hubungan keluarga dekat dengan mantan Kepala BP2MI, Benny Rhamdani.
Hubungan tersebut diduga menjadi faktor kuat yang menyebabkan proses penegakan hukum dan penindakan internal berjalan di tempat sejak 2022.
Di sisi lain, Kepala BP3MI Manado saat ini dikabarkan menyampaikan kegelisahannya atas keberadaan kelompok tersebut yang dinilai masih “bersembunyi” di dalam institusi dan seolah kebal terhadap mekanisme hukum maupun pemeriksaan internal.
Publik kini mempertanyakan, siapa aktor intelektual di balik kuatnya perlindungan terhadap kelompok Hendra Makalalag cs, hingga dugaan kejahatan kemanusiaan berupa TPPO ini dinilai tertutup rapi dan tak kunjung dituntaskan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen negara dalam memberantas TPPO serta menegakkan integritas lembaga pelindungan pekerja migran.
