Zona-nesia.com – MANADO,Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap kinerja Pemerintah Provinsi tahun anggaran 2025.
Dalam rapat maraton yang digelar di Ruang Serbaguna DPRD Sulut pada Senin (20/04/2026), tiga perangkat daerah strategis dipanggil untuk mempertanggungjawabkan capaian program serta serapan anggaran mereka.
Rapat ini dipimpin langsung oleh jajaran anggota Pansus, di antaranya Capt. Remly Kandoli, Royke Anter, Berty Kapojos, Juleyta Paula Runtuwene, Royke Roring, Vonny Paat, dan Jeane Laluyan.
Sektor Infrastruktur: Realisasi Fisik Tinggi, Kondisi Lapangan Memprihatinkan. Sektor infrastruktur menjadi agenda yang paling banyak mendapat sorotan tajam dari anggota dewan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulut, Deicy Paat, mengungkapkan adanya “jurang” yang lebar antara laporan administratif dengan realitas kemantapan infrastruktur di lapangan.
Meski secara administratif realisasi fisik Dinas PUPR menyentuh angka 99,10% dengan serapan anggaran sebesar Rp111,5 miliar (83%), namun indikator kemantapan infrastruktur dasar justru berada di bawah target:
Kemantapan Jalan Nasional: Hanya mencapai 81,76%, masih jauh dari target ideal di angka 93-95%.
Jaringan Irigasi: Terpuruk di angka 50,45% dari target yang ditetapkan sebesar 80%.
”Keterbatasan fiskal menjadi batu sandungan utama. Ada ketimpangan besar antara kebutuhan penanganan di lapangan dengan ketersediaan dana, sehingga banyak rencana pekerjaan yang terpaksa tidak terealisasi,” ujar Deicy secara lugas di hadapan anggota Pansus.
Performa Impresif Dinas Lingkungan Hidup. Berbanding terbalik dengan sektor infrastruktur, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sulut justru mencatatkan performa yang melampaui ekspektasi.
Kepala DLH, Weldie Poli, melaporkan bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Sulawesi Utara tahun 2025 melesat positif.
Data menunjukkan realisasi IKLH mencapai 80,93%, melampaui target awal sebesar 78,71%. Dari sisi manajemen anggaran, DLH berhasil menyerap Rp8,4 miliar (90,87%) dari total pagu Rp9,3 miliar dengan capaian fisik tuntas 100%.
”Kami tidak akan jemawa. Fokus kami ke depan tetap pada penguatan regulasi dan evaluasi kebijakan lingkungan agar selaras dengan aturan yang berlaku,” tegas Weldie.
Sekretariat DPRD dan 6 Rekomendasi Strategis. Di sisi pendukung legislasi, Sekretaris DPRD Sulut, Weliam Niklas Silangen, memaparkan bahwa pihaknya berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp103,2 miliar (87,44%).
Capaian ini diiringi dengan keberhasilan Sekretariat dalam mengawal penetapan 6 Ranperda Strategis, termasuk RPJMD 2025-2029 dan Ranperda Inisiatif Kepemudaan.
Merespons paparan tersebut, DPRD Sulut melayangkan enam poin rekomendasi strategis untuk meningkatkan kinerja Sekretariat ke depan:
Revitalisasi Pelayanan: Perbaikan sarana prasarana rapat dan perjalanan dinas.
Kapasitas SDM: Penguatan fungsi legislasi melalui pelatihan yang relevan.
Akuntabilitas: Transparansi total dalam pengelolaan aset dan anggaran.
Digitalisasi: Publikasi masif kinerja anggota dewan melalui kanal informasi resmi.
Sinergi Eksekutif: Memperkuat koordinasi demi kelancaran agenda kelembagaan.
Gedung Rakyat: Menjadikan gedung DPRD benar-benar inklusif dan terbuka bagi aspirasi publik.
”Kami berkomitmen penuh menindaklanjuti rekomendasi ini. Target kami jelas, menjadikan gedung DPRD benar-benar sebagai ‘Rumah Rakyat’ yang transparan dan akuntabel,” tutup Silangen dengan nada optimis.
