MANADO – Zona-nesia.com – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara meminta serta mempertanyakan Dinas Kesehatan untuk menjelaskan secara rinci efektivitas anggaran belanja operasional Rp268 miliar dalam Rancangan Perubahan APBD 2026, yang terdiri dari belanja pegawai Rp231 miliar, barang/jasa Rp36 miliar, dan modal Rp120 juta.
Hal itu disampaikan anggota Komisi IV Billy Lombok SH MAP dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sulut, Selasa (8/9/2026). Dalam (RDP) tersebut yang dipimpin Ketua Komisi IV Drs. Vonny Paat.
Politisi Partai Demokrat ini, Billy menegaskan, anggaran besar harus sebanding dengan manfaat nyata bagi masyarakat tentunya.
Ia menyoroti sistem rujukan pasien dari RS Daerah ke RSUP Prof. Kandou dan meminta data lengkap jumlah pasien, jenis penyakit, alasan rujukan, serta kebutuhan SDM dan peralatan.
Data tersebut diperlukan agar setiap rumah sakit daerah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan tidak semua kasus harus dirujuk.
Ia juga mencontohkan sorotan tajam tertuju pada kasus penanganan medis di RS Daerah.
Pada kasus pasien yang didiagnosis maag namun ternyata meninggal karena penyakit jantung, ini yang harus menjadi bahan evaluasi serius.
Jad jangan hanya bicara besar anggaran, tapi harus tahu hasil dan kebutuhan nyata di RS.
Harus diketahui rumah sakit pelayanan RS, Daerah yang dibiayai APBD dan APBN dinilai masih kalah cepat dan responsif di berbanding lurus pelayanan RS swasta,” ucap Billy.
Lanjut, adapun menurutnya, data dan kejelasan tersebut diharapkan menjadi dasar agar revisi anggaran kesehatan 2026 benar-benar menyasar kebutuhan mendasar dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Sulawesi Utara .
“Menjadi harapan kami tentunya informasi lengkap dari Dinas Kesehatan Provinsi ini akan menjadi dasar bagi kami dalam menentukan revisi anggaran kesehatan pada tahun 2026 ini sehingga benar benar menyasar kebutuhan mendasar dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat di Sulawesi Utara,”pungkasnya. (*/)
